menurut peraturan yang dibuat pemerintah Belanda sistem tanam paksa dilakukan dengan cara sebagai berikut

Question

Hugo Aviskha · Answer

Cultuurstelsel nbsp atau Sistem Tanam Paksa merupakan kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah kolonial Hindia Belanda melalui Gubernur Jenderal Johannes van Den Bosch 1830 1833 Pemberlakuan tanam paksa menjadi salah satu periode kelam dalam sejarah Indonesia dan menuai kritik keras dari sejumlah kalangan Kebijakan Sistem Tanam Paksa ini dicetuskan pada 1830 atau ketika van Den Bosch mulai menjabat sebagai Gubernur Jenderal Hindia Belanda Ketentuannya setiap desa wajib menyisihkan 20 persen tanahnya untuk ditanami komoditas ekspor yang ditentukan pemerintah kolonial seperti kopi teh tebu dan nila Adapun Sistem Tanam Paksa dijalankan dengan aturan sebagai berikut Melalui persetujuan penduduk menyediakan sebagian tanahnya untuk penanaman tanaman perdagangan yang dapat dijual di pasaran Eropa Tanah yang disediakan untuk penanaman perdagangan tidak boleh melebihi seperlima dari tanah pertanian yang dimiliki penduduk desa Pekerjaan yang diperlukan untuk menanam tanaman perdagangan tidak boleh melebihi pekerjaan yang dibutuhkan untuk menanam padi Bagi tanah yang ditanami tanaman perdagangan dibebaskan dari pajak tanah Apabila nilai hasil tanaman perdagangan melebihi pajak tanah yang harus dibayar maka selisih positifnya harus diberikan kepada rakyat Kegagalan panen menjadi tanggung jawab pemerintah Penduduk desa mengerjakan tanah mereka dengan pengawasan kepala kepala yang telah ditugaskan

Shonia Marini · Answer

verplichte leverantie penyerahan wajib hasil bumi dengan harga yang ditetapkan VOC Contingenten pajak in natura Ekstirpasi hak VOC untuk menebang pohon rempah rempah agar harga rempah rempah tetap mahal

Darma · Answer

Cultuurstelsel muncul karena kebijakan sewa tanah yang diterapkan pada era Raffles tidaklah berjalan seperti yang seharusnya Bukannya mendapat keuntungan besar sistem ini justru membawa kerugian dengan menurunnya pendapatan dari hasil pertanian Hal tersebut kemudian menjadi dasar van den Bosch mencetuskan sistem tanam paksa sejak dirinya menjabat sebagai Gubernur Jenderal Hindia Belanda pada 1830 Selain itu kebijakan ini juga dikeluarkan sebagai upaya untuk mengatasi krisis keuangan yang dialami Hindia Belanda Pada dasarnya Cultuurstelsel bertujuan untuk mengembalikan kondisi keuangan Belanda selepas krisis usai perang Jawa Dengan cara Tuntutan kepada setiap rakyat Pribumi agar menyediakan tanah pertanian untuk cultuurstelsel tidak melebihi 20 atau seperlima bagian dari tanahnya untuk ditanami jenis tanaman perdagangan Pembebasan tanah yang disediakan untuk cultuurstelsel dari pajak karena hasil tanamannya dianggap sebagai pembayaran pajak Rakyat yang tidak memiliki tanah pertanian dapat menggantinya dengan bekerja di perkebunan milik pemerintah Belanda atau di pabrik milik pemerintah Belanda selama 66 hari atau seperlima tahun Waktu untuk mengerjakan tanaman pada tanah pertanian untuk Culturstelsel tidak boleh melebihi waktu tanam padi atau kurang lebih 3 tiga bulan Kelebihan hasil produksi pertanian dari ketentuan akan dikembalikan kepada rakyat Kerusakan atau kerugian sebagai akibat gagal panen yang bukan karena kesalahan petani seperti bencana alam dan terserang hama akan di tanggung pemerintah Belanda Penyerahan teknik pelaksanaan aturan tanam paksa kepada kepala desa

Firda puspitaningrum · Answer

1 Penduduk desa diwajibkan menyediakan seperlima dari tanahnya untuk ditanami tanaman yang ditetapkan pemerintah Belanda 2 Hasil tanaman dijual kepada pemerintah Belanda dengan harga yang ditetapkan pemerintah 3 Tanah yang disediakan untuk penanaman dibebaskan dari pembayaran pajak tanah 4 Pekerjaan yang diperlukan untuk menanam tanaman perdagangan tidak boleh melebihi pekerjaan yang diperlukan untuk menanam padi kurang lebih 60 hari 5 Yang bukan petani harus bekerja 66 hari dalam setahun di kebun kebun milik pemerintah 6 Kegagalan panen kalau bukan kesalahan petani menjadi tanggung jawab pemerintah 7 Penanaman dan penggarapannya di bawah pengawasan langsung penduduk pribumi