minta bantuannya dong contoh kebijakan pemerintah dalam fungsi stabilisasi apa ya

Question

Rahma Nurbaiti · Accepted Answer

Hai Ripa aku bantu kasih kisi kisi ya Untuk menjawab soal ini kita ingat lagi yuk materi kebijakan moneter dan kebijakan fiskal di kelas XI Ada 4 fungsi kebijakan fiskal yaitu fungsi alokasi fungsi distribusi fungsi stabilisasi dan fungsi pembangunan Contoh fungsi stabilisasi ketika sebuah negara mengalami inflasi maka pemerintah dapat membuat kebijakan fiskal untuk mengurangi daya beli masyarakat dengan menaikkan pajak dan menurunkan belanja negara sehingga anggaran dapat mengalami surplus begitupun sebaliknya Semoga membantu ya

Chii · Answer

APBN Menjalankan Fungsi Stabilisasi Perekonomian Di Tengah Gejolak GlobalJakarta 19 Desember 2019 nbsp Prospek perekonomian global masih dipengaruhi oleh kelanjutan perundingan nbsp trade tension nbsp Amerika Serikat China tetapi diperkirakan kondisi ke depan akan lebih baik dari perkiraan sebelumnya Respon negara maju terhadap kondisi ekonomi global melalui pelonggaran kebijakan moneter meningkatkan prospek pasar keuangan global dan stabilitas ekonomi global Perkembangan ekonomi ke depan akan bergantung pada pelaksanaan nbsp Phase One Trade Deal nbsp Amerika Serikat Tiongkok yang telah diumumkan tanggal 13 Desember 2019 Sementara itu pertumbuhan ekonomi nasional tetap terjaga dan momentum pertumbuhan diperkirakan akan berlanjut Pertumbuhan yang masih solid ini salah satunya ditopang oleh peran Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara APBN yang bersifat nbsp countercyclical nbsp yang menjadi alat penggerak perekonomian nbsp Menteri Keuangan Menkeu menyampaikan Penanaman Modal Asing PMA dan Penanaman Modal Dalam Negeri PMDN kita juga menunjukkan positif nbsp strong rebound nbsp pada Kuartal kedua dan terus berlanjut di Kuartal ketiga Foreign Direct Investment FDI pada kuartal ketiga bahkan sekarang mencapai nbsp double digit Ini adalah momentum positif untuk Indonesia ucap Menkeu di Aula Djuanda I Kementerian Keuangan Jakarta Indeks Kepercayaan Konsumen IKK bulan November 2019 tercatat 124 2 menguat dibandingkan bulan sebelumnya Hal ini mengindikasikan optimisme konsumen yang didorong oleh membaiknya persepsi konsumen terhadap kondisi ekonomi saat ini dan ekspektasi ke depan nbsp Pendapatan Negara yang masih tetap tumbuh Hingga akhir November 2019 Pendapatan Negara masih tumbuh 0 9 yoy seiring tekanan eksternal pada perekonomian domestik Menjelang akhir tahun 2019 realisasi pendapatan negara dan hibah telah mencapai Rp1 677 11 triliun 77 46 persen dari target APBN 2019 atau turun 3 34 persen dibandingkan realisasi tahun sebelumnya Realisasi Pendapatan Negara terdiri dari realisasi penerimaan perpajakan sebesar Rp1 312 40 triliun Pendapatan Negara Bukan Pajak PNBP sebesar Rp362 77 triliun dan penerimaan hibah sebesar Rp1 95 triliun Penerimaan perpajakan dan PNBP sedikit mengalami kontraksi sebesar masing masing 3 27 persen yoy dan 1 11 persen yoy nbsp nbsp Namun demikian per 13 Desember 2019 Pendapatan Negara mampu tumbuh meningkat menjadi 1 6 yoy karena perbaikan kondisi sektor riil dan pengendalian restitusi yang efektif Meskipun pertumbuhan sempat tertekan di Triwulan III pertumbuhan penerimaan pajak mengalami nbsp rebound nbsp dengan kembali meningkat di bulan Oktober dan November nbsp Kinerja penerimaan pajak masih ditopang utamanya oleh penerimaan Pajak Penghasilan PPh terutama PPh 21 PPh Orang Pribadi OP PPh Badan dan PPh Final PPh 21 dan PPh OP tumbuh nbsp double digit nbsp masing masing 10 6 yoy dan 16 6 yoy sedangkan PPh Badan dan PPh Final tumbuh positif masing masing 1 2 yoy dan 6 7 yoy Secara sektoral realisasi penerimaan pajak didorong oleh kinerja sektor usaha perdagangan jasa keuangan dan asuransi serta transportasi dan pergudangan Sektor perdagangan hingga akhir November 2019 mampu tumbuh 2 2 yoy sejalan dengan pertumbuhan sektor jasa keuangan dan asuransi sebesar 6 9 yoy dan sektor transportasi dan pergudangan yang tumbuh double digit sebesar 16 3 yoy Realisasi penerimaan Kepabeanan dan Cukai tumbuh positif sebesar 6 90 persen yoy mencapai Rp176 23 triliun atau 84 39 persen dari target APBN 2019 nbsp Pertumbuhan Kepabeanan dan Cukai utamanya berasal dari pertumbuhan Cukai Hasil Tembakau CHT cukai Minuman Mengandung Etil Alkohol MMEA dan Cukai Lainnya yang mampu tumbuh nbsp double digit nbsp masing masing 13 03 yoy 15 49 yoy dan 25 68 yoy Pertumbuhan tersebut didorong oleh efek tidak adanya kebijakan kenaikan tarif CHT di tahun 2019 efek pergeseran pelunasan pita cukai dan adanya kenaikan tarif cukai MMEA nbsp Selanjutnya komponen penerimaan Bea Masuk BM telah mencapai 86 35 persen dari target APBN 2019 Penerimaan BM secara kumulatif masih tertekan akibat melambatnya perekonomian global yang menyebabkan penurunan devisa bayar impor Indonesia serta mulai mengecilnya selisih peningkatan kurs Di sisi lain komponen penerimaan Bea Keluar BK realisasinya telah mencapai 71 95 persen dari target APBN 2019 Penerimaan BK juga masih mengalami tekanan karena penurunan ekspor konsentrat tembaga meskipun ekspor komoditas mineral lainnya yaitu nikel dan bauksit mengalami peningkatan Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak PNBP hingga akhir November 2019 mencapai Rp362 77 triliun atau sekitar 95 9 persen dari target APBN 2019 Realisasi PNBP pada komponen PNBP dari pendapatan Kekayaan Negara Dipisahkan KND dan PNBP Lainnya membantu upaya tercapainya target PNBP 2019 Peningkatan PNBP dari Pendapatan Kekayaan Negara dipisahkan KND yang mencapai Rp76 65 triliun atau sekitar 168 1 persen dari target APBN 2019 sangat membantu peningkatan untuk mencapai target PNBP keseluruhan nbsp Belanja Negara dan realisasi outputnya yang memberikan stimulus terhadap ekonomi nbsp Sementara itu Belanja Negara mampu tumbuh 5 3 yoy didukung peningkatan penyaluran Transfer Ke Daerah dan Dana Desa TKDD yang tumbuh 5 0 yoy di atas pertumbuhan 2018 nbsp Belanja negara masih menunjukkan kinerja yang baik dan tetap menjadi pendorong dalam memberikan stimulus terhadap perekonomian Belanja Negara sampai akhir November 2019 realisasinya telah mencapai Rp2 046 0 triliun 83 1 persen dari pagu APBN meningkat 1 8 persen yoy jika dibandingkan realisasi pada periode yang sama pada tahun 2018 Realisasi Belanja Negara tersebut terdiri dari realisasi Belanja Pemerintah Pusat sebesar Rp1 293 2 triliun 79 1 persen dari pagu APBN dan TKDD sebesar Rp752 8 triliun 91 1 persen dari pagu APBN nbsp Realisasi Belanja Pemerintah Pusat bulan November 2019 meningkat 1 8 persen yoy jika dibandingkan dengan realisasi periode yang sama tahun sebelumnya utamanya dipengaruhi oleh nbsp realisasi Belanja Bantuan Sosial yang sudah mencapai Rp105 7 triliun atau meningkat sebesar 38 9 persen yoy nbsp Kenaikan ini menunjukkan komitmen nyata Pemerintah untuk senantiasa menjaga daya beli masyarakat miskin dan rentan dalam mencukupi kebutuhan hidup serta bagian dari upaya untuk mengurangi kesenjangan di Indonesia Di sisi lain realisasi TKDD sampai dengan akhir November 2019 mencapai Rp752 85 triliun atau 91 06 persen dari pagu APBN 2019 yang meliputi Transfer ke Daerah TKD sebesar Rp689 21 triliun 91 07 persen dan Dana Desa Rp63 63 triliun 90 90 persen nbsp nbsp Selain capaian tersebut realisasi Belanja Pemerintah Pusat hingga akhir November 2019 juga berhasil mewujudkan beberapa output strategis Kementerian Lembaga seperti capaian nbsp pembangunan infrastruktur antara lain berupa pembangunan jalan baru mencapai 254 5 km rel kereta api sepanjang 240 41 km sp pembangunan jembatan sepanjang 12577 45 m dan pembangunan jalan tol sepanjang 18 4 km Dari sisi pembangunan sumber daya manusia di bidang nbsp pendidikan nbsp telah terealisasi output Beasiswa Afirmasi Dikti ADIK sebanyak 5 224 orang mahasiswa tunjangan profesi dosen kepada 133 417 orang dosen penyaluran Bidikmisi KIP Kartu Indonesia Pintar Kuliah kepada 411 ribu mahasiswa pemberian bantuan dalam rangka program Indonesia Pintar kepada 15 1 juta siswa peningkatan sarana pendidikan dasar dan menengah sebanyak 13 7 ribu unit Tunjangan Profesi Guru TPG Non PNS kepada 201 8 ribu orang sertifikasi kepada 40 4 ribu orang serta pendidikan kecakapan kerja kepada 57 6 ribu orang Sementara itu dari segi nbsp pendidikan agama output yang telah terealisasi adalah penyaluran KIP kepada 1 4 juta siswa penyaluran Bantuan Operasional Sekolah BOS kepada 8 4 juta siswa penyaluran Bidik Misi kepada 27 1 ribu mahasiswa dan TPG Non PNS kepada 219 6 ribu orang Pembangunan sumber daya manusia juga dilakukan di bidang nbsp kesehatan dimana capaian outputnya terdiri atas 96 7 juta untuk Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional PBI JKN 146 2 ribu penyediaan makanan tambahan bagi ibu hamil Kekurangan Energi Kronik KEK dan balita kekurangan 701 layanan pengendalian penyakit Tuberculosis TB 16 paket penyediaan obat dan perbekalan kesehatan serta penugasan tenaga kesehatan sebanyak 4 146 orang Adapun capaian untuk perlindungan sosial adalah program keluarga harapan mencapai 9 8 juta keluarga penerima manfaat KPM dan bantuan pangan non tunai sebesar 15 3 juta KPM nbsp Di bidang Pertahanan Keamanan terdapat peningkatan pengadaan penggantian alutsista apung KRI KAL dan Ranpus Rantis matra laut sebanyak 12 unit serta MKK sebanyak 55 000 unit Untuk kepolisian Polri terdapat perkembangan Almatsus sebanyak 79 529 unit serta Rumah Dinas personil sebanyak 53 334 unit KK APBN yang menjalankan fungsinya sebagai penstabil perekonomian nbsp Fungsi stabilisasi APBN untuk perekonomian Indonesia nyata terlaksana di tengah ketidakpastian ekonomi global akibat adanya berbagai peristiwa dunia mulai dari tensi perdagangan hingga krisis Chile Dalam menjalankan fungsi ini APBN bersifat nbsp countercyclical nbsp yang memberikan stimulus fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi Sampai dengan tanggal 30 November 2019 defisit mencapai 2 29 persen per PDB nbsp namun angka defisit anggaran telah turun menjadi 2 21 persen per 13 Desember 2019 yang disebabkan karena adanya kenaikan pertumbuhan penerimaan pajak serta optimalisasi belanja nbsp Lebih lanjut Pemerintah pada bulan November lalu telah menerbitkan Green Sukuk Ritel yang merupakan pertama di dunia Penerbitan tersebut selain untuk menjaga kesinambungan fiskal juga sebagai salah satu komitmen Pemerintah dalam menjalankan proyek hijau yang mendukung lingkungan Hal tersebut membuktikan bahwa Pemerintah mengelola pembiayaan yang ditujukan untuk hal hal yang produktif yang bersifat hijau dalam rangka menopang pertumbuhan ekonomi di tengah kondisi tekanan global Pemerintah senantiasa memantau dan mewaspadai perkembangan kondisi global dan domestik yang sangat dinamis Pemerintah juga berkomitmen menjaga APBN 2019 yang sehat kuat dan mandiri sebagai instrumen dalam mewujudkan kesejahteraan dan keadilan rakyat nbsp